Kisah, Memorial

Mahfud MD : Terimakasih Pak Harto

SOEHARTONESIA.ID, –Prof. Dr. Mahfud. MD, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada bekas presiden Soeharto dan seluruh pengurus yayasan beasiswa Supersemar.

Mahfud MD mengingat betul bagaimana beasiswa tersebut sangat membantunya dalam menyelesaikan pendidikan tinggi strata 1 hingga strata 3.

“Tetapi ada ironi. Pak Harto mendidik kita tapi banyak (penerima Supersemar) yang menjatuhkan pak Harto. Termasuk Indria Samego,” kelakar Mahfud pada Silaturrahmi Dewan Pakar, Majelis Pertimbangan, Pengurus Pusat, & Alumni Penerima Beasiswa Supersemar, di MK, Rabu (20/2/2013).

Untuk mengenang jasanya, Mahfud pun mengajak para alumnus penerima Supersemar mengucapkan terima kasih kepada Soeharto.

Terlepas dari kesalahan yang dibuatnya.

“Kalau pak Harto punya kesalahan sebagai manusia, sehingga harus berhenti secara itu, tentu kebaikannya, sebagai manusia yang beradab, harus kita kenang dan mengucapkan terima kasih ke beliau,” lanjut Mahfud yang kini menjabat sebagai ketua MK.

Menurutnya, para alumnus wajib mengingat jasa-jasa presiden ke-2 Indonesia itu karena banyak membangun masjid dan memberikan beasiswa.

“Pak Harto banyak membangun masjid dan beasiswa. Itu adalah Sodakoh jariyah juga orang yang sedang mencari ilmu dan itu ilmu yang bermanfat,” ujarnya katanya.

“Kita ada yang jadi wakil menteri, peneliti, pejabat, macam-macam. Ilmunya bermanfaat karena beasiswa. Walau kita ikut menjatuhkan, biar dosanya tidak terlalu banyak,” katanya.

Keterangan Mahfud, dia menerima beasiswa Rp 25 ribu setiap bulannya.

Tribunnews.com

Apresiasi, Opini

Kesenjangan Ekonomi dan Rezim Gak Takut Kuwalat ?

Oleh : H.ANHAR,SE.

soehartonesia.id¬†– Saya menyimak cuplikan video pendek Mahfud MD di jejaring sosial twiter. Isi cuplikan itu, Mahfud dengan tegas mengatakan bahwa “kesenjangan sosial di era reformasi ini sudah kode merah.” Era reformasi itu lebih parah , begitu juga dengan KKN-nya, vertikal maupun horizontal, Korupsi , Kolusi dan Nepotismenya lebih parah dibanding era Pak Harto. Hutangnya pun lebih banyak.

Ditambahkan pula oleh Prof Mahfud, kesenjangan ekonomi Pada zaman pak Harto masih berimbang dibandingkan dengan saat ini.

Sedikit mengulas. Kita ketahui bersama, bahwa pertumbuhan ekonomi rata-rata dari tahun 1980 hingga 1996 berada di level 7,03 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi dari tahun 2000- Hingga saat ini rata-rata adalah 5,1 persen. Artinya, pertumbuhan ekonomi pada era Presiden Soeharto jauh lebih tinggi dari era Reformasi.

Secara teory , mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan bisa mengurangi kesenjangan pendapatan. Tetapi, return (timbal balik) dari tiap-tiap sektor atas pertumbuhan ekonomi tentunya berbeda-beda. Hal ini yang harus dikendalikan.

Ada beberapa sektor yang mengalami timbal balik menurun, konstan, dan meningkat. Hal itulah yang menyebabkan meski pertumbuhan ekonomi tinggi, namun kesenjangan pendapatan masih ada.

Di era pak Harto, pemerintah Orde Baru mampu mengejar pertumbuhan ekonomi dengan baik dan menjaga kosntanitas sektor-sektor penting hal inilah yang berdampak signifikan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menimbulkan kesenjangan sosial.

Buktinya, koefisien gini ratio dari 1980-1996 rata-rata adalah 0,32-0,35. Sedangkan dari tahun 2000 hingga 2013 koefisien gini ratio meningkat tajam dari 0,35 menjadi 0,42.

Jadi fakta yang tidak bisa dipungkiri, pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada saat Orde Baru tidak memunculkan kesenjangan sosial yang melebar, hal tersebut dikarenakan pemerintah Orde Baru bisa me-maintein kesenjangan pendapatan

Sebaliknya, pada tahun 2000 hingga saat ini pemerintah malah membuat kebijakan yang justru efektif membuat kesenjangan pendapatan semakin melebar. Tentunya fakta-fakta itu tidak boleh kita pungkiri, apalagi mencoba menenggelamkannya dengan tujuan memutupi ketidak berhasilan dalam mengelola negara.

Apalagi pada satu kesempatan , presiden Jokowi tanpa data yang jelas mengatakan bahwa carut marut data per-berasan yang terjadi saat ini sudah dimulai sejak era pak Harto, seolah ingin mengatakan bahwa import ugal-ugalan komoditi pangan yang terjadi saat ini akibat dari salah kelola era pak Harto, lah, khn aneh.

Buruk rupa cermin dibelah, masih mending, belah cermin tak salahkan orang lain. Sadar, pak. Setau saya orang Jawa sangat takut dengan kuwalat ?

Opini, Tokoh

Mahfud MD Gagal Cawapres, Jokowi Lemah. Serius ?

soehartonesia.id

Oleh : H. ANHAR. SE, MM.

Tidak terlalu dekat, tetapi saya mengenal Mahfud MD cukup baik. Kami pernah sama-sama satu komisi di DPR-RI periode 2004 s/d 2009. Sedikit kaku, idialis dan lurus. Orang kalau wadahnya penuh ilmu biasanya begitu.

Beliau mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, beberapa kali menjadi menteri dan Sebagai Ketua Presidium KAHMI Nasional, sederet jabatan lainnya yang terlalu panjang jika saya tulis di sini.

Di media sosial saya menyimak
Saat Jokowi mengangkat Mahfud MD menjadi pejabat penasehat di lembaga pancasila yang didirikannya, BPIP, mungkin tidak hanya saya saja yang membaca arah bahwa Jokowi sebenarnya sedang mempersiapkan Mahfud sebagai wakilnya.

Tetapi saat itu media kita hanya dibingarkan dengan nilai gaji pejabat BPIP, yang menurut masyarakat nilainya fantastis.

Padahal, maaf, kalau boleh saya katakan nilai 100 juta rupiah itu untuk membayar tagihan listrik rumah Pejabat Tinggi Negara atau seorang Ketua Partai Politik Besar kolega Mahfud di BPIP yang juga digaji sama tidaklah cukup, percaya dech.

Lalu, bagaimana nilai gaji 100 jt itu bagi Mahfud MD?

Saya simak, ia pertahankan dengan argumen yang baik saat begitu banyak nitizen menyerang akun beliau di sosmed. Begitulah pak Mahfud, yang hak dipertahankan.

Gaji, itu hak.

Silahkan cek rekam jejak Pak Mahfud MD. Beliau bersih dari kasus-kasus yang berhubungan dengan uang haram. Padahal pada posisi karir jabatan yang diemban sebelumnya, jika ia tidak lurus dengan idialisme, tentu rumah tempat tinggalnya di Jogja tidak sesederhana hari ini. Lalu, apalah arti 100 jt yang diributkan?

Bagi saya, memandang setiap kejadian haruslah tidak dari satu sudut pandang saja. Dari sudut politik, dengan gagalnya mahfud MD menjadi wakil harus saya syukuri, karena saya lebih pada garis oposisi Jokowi, dan sebagai Sesama Anggota KAHMI, sangat wajar saya kecewa berat, ngak tau bagaimana dengan yang lain.

Tidak perlu jauh untuk menilai kerugian dari langkah yang rasanya terpaksa diambil Jokowi itu, contoh: pendukung Jokowi dari basis Ahok pun rasanya sudah balik arah, itu akan beda jika Mahfud MD wakilnya, dan jelas langkah meng-absenkan Mahfud ini merugikan Jokowi.

Lalu siapa yang diuntungkan?

Membaca karakter Mahfud, saya yang pernah menjadi koleganya akan mudah saja mengambil kesimpulan. Jika mahfud di samping Jokowi, maka, Tikus-Tikus Rakus akan sulit mengitari meja makan.

Tentunya sebelum itu terjadi, harus digagalkan, kira-kira demikian.

Tentunya pelajaran yang patut kita renungi adalah bahwa negeri ini mengarah kepada kehancuran bukan dikarenakan satu atau dua orang saja, tetapi sistem yang koruplah yang menghancurkannya.

Silahkan anda bandingkan sendiri dengan era Soeharto, tingkat korupsi yang terjadi, kasus-kasus korupsi dengan nilai Triliunan justru terjadi saat ini. Salam metal tiga jari–pun tak malu lagi dipamerkan oleh pejabat korup di depan media saat digelandang petugas KPK

Mengapa?

Karena untuk sekedar menempatkan kucing di meja makan saja elit kita takut kelaparan.

Ketua umum Forum Anti Korupsi dan Advokasi Pertanahan. (FAKTA)