Kisah, Opini, Piye Kabare

Masih Tentang Janji Jokowi

 

soehartonesia.id


Oleh: Okky Ardiansyah
Analis Anas Digital

Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari dua pulau besar, Lombok dan Sumbawa. Suku Sasak adalah sukubangsa yang mendiami pulau Lombok.

Sebagian besar suku Sasak beragama Islam. Kehidupan Islami tercermin kental dalam keseharian masyarakat. Mushola – mushola kecil di tengah sawah atau dipinggir aliran sungai yang masih jernih, tak jarang kita temui.

Beralas sejadah tikar anyaman pandan sederhana, dihembus angin sawah, menghadap Illahi Rabbi serasa paripurna.

Tidak cukup dengan itu, Masjid masjid besar pun tampak berdiri kekar dan megah. Dengan jarak tidak terlampau berjauhan, kampung per kampung seolah berlomba membangun serta memperindah masjid nya. Pulau Seribu Masjid, sah.

Nusa Tenggara Barat sedang tumbuh dengan pesat. Pariwisata sebagai sektor andalan ke dua setelah pertanian menggeliat setelah lama tidur panjang .

Dulu, Joop Ave, mentri pariwisata menggalakkan “Visit Indonesian Years.” Di Era Pak Harto, Lombok-Sumbawa termasuk salah satu tujuan primadona pariwisata. Sempat terlelap kembali, sejak BIL (Bandara Internasional Lombok ) beroprasi, gairah usaha sektor pariwisata bangkit lagi.

Agustus 2018 lalu, gempa mengguncang Lombok – Sumbawa.Provinsi yang sedang elok-eloknya memoles diri ini harus kembali berjuang untuk bangkit. Tidak sedikit infrastruktur rusak, dan ribuan rumah penduduk roboh, rusak ringan maupun parah.

Presiden Jokowi dan jajarannya beberapa kali meninjau langsung daerah yang rusak parah terdampak gempa. Foto-foto epic beliau banyak beredar di sosial media maupun media arus utama.

Alhamdulilah, dari jauh saya menyimak melalui media, penanganan pemerintah terkait rehabilitasi pemukiman pun sarana prasarana termasuk sarana ibadah akan digenjot pembangunannya.

Sebagai putra Lombok, yang pernah tinggal dan tumbuh dewasa di pulau nan elok itu, saya turut bersyukur. Apalagi, presiden Jokowi dengan gamblang menjajikan bantuan kepada korban gempa dengan nilai nominal rupiah yang saya rasa cukup.

Janji Jokowi tersebut tertuang dalam Inpres Nomor 5/2018 dan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 2/2018 tentang penggunaan dana siap pakai (DSP).
Dalam dua aturan dasar tersebut, dijelaskan besaran dana bantuan yang akan diterima masyarakat korban gempa, antara lain Rp 50 juta untuk kategori rusak berat, Rp 25 juta untuk kategori rusak sedang dan Rp 10 juta untuk kategori rusak ringan.

Pemimpin sejati tidak akan pernah ingkar janji, baik pada janji yang diucapkannya secara sadar, lebih-lebih janji yang dilontarkan kepada rakyat secara langsung lewat lisannya sendiri.

Dan, sebagai masyarakat berkultur agamis, masyarakat Lombok tentunya meyakini itu. Hal tersebut Menjadi panduan hidup untuk memilih pemimpinnya.

Tentunya di sisa waktu ini, masyarakat masih berharap janji Presiden Jokowi dapat direalisasikan, karena tentunya masyarakat akan menilai bahwa nilai utama seorang manusia terletak pada konsistensinya menepati janji (jujur).

Jika tidak, maka bisa jadi pak Jokowi akan dinilai masuk dalam ketegori sebagai seorang yang “Munapek” ( kalimat orang sasak untuk menyebut “Munafik “).

Apresiasi

Pak Harto Atau Jokowi Yang Memuliakan Petani ?

 

soehartonesia.id

Saya sedikit melamun, meniti tarian-tarian alam di luar jendela Bus malam yang terjebak pagi. Aktifitas di luar tampak bersemangat, awan-awan yang tersenyum pada tipis rajutannya dan sinar matahari yang masih ramah seolah memberi waktu bagi halimun tipis untuk bercengkrama dengan ujung-ujung padi.

Waktu itu pukul tujuh pagi, dari jendela Bus saya menyaksikan ribuan hektar hamparan hijau tanaman padi yang begitu nyata dirawat dengan hati. Padi tumbuh di tanah yang subur, air melimpah dan insan tani yang selalu menengadahkan tangan pada Illahi Rabi untuk keberkahan atas apa yang ditanamnya. Lalu, kurang apa lagi ?

Masih melekat diingatan saya saat kampanye Capres 2014 silam, Jokowi menyatakan : petani harus dimuliakan. Harus stop impor. Bukan cuma impor beras. Dia juga berjanji, kalau terpilih menjadi Presiden, akan menyetop impor daging, stop impor kedelai, sayur, buah, dan ikan. Alasannya, Indonesia punya semua itu, dan berlimpah-ruah.

Janji yang bagi Insan tani Indonesia se-akan guyuran hujan saat kemarau panjang itu ternyata tak kunjung datang. Pada kenyataannya, kembali petani harus berjibaku melawan dua juta quota impor beras untuk sekedar mencari tetesan keringat dari hasil panen mereka.

Pada media On line saya juga membaca, ternyata tidak hanya padi, bahkan secara akumulatif sejak Januari hingga November terjadi peningkatan impor sayuran, dan telah mencapai 732.715 ton, dengan keseluruhan nilai impor telah mencapai USD 602 juta.

Lalu, bagaimana dengan janji Jokowi memuliakan Petani ?

Indonesia pernah mencapai swasembada beras pada era Orde Baru, swasembada berhasil dicapai dengan dukungan teknologi dan manajemen budidaya padi yang tarafnya lebih rendah dibanding sekarang.

Tentunya fakta tersebut mematahkan argumen yang menuduh kelemahan teknologi dan manajemen sebagai penyebab kegagalan swasembada beras sehingga impor harus terus dilakukan demi menjaga kebutuhan beras Nasional.

Orang boleh-boleh saja tidak suka dengan pak Harto, tetapi faktanya kebijakan harga padi yang diterapkan pada era pak Harto memimpin, dapat membuat petani tersenyum. Hasil panen mereka cukup, dibagi untuk mengirim wesel ke anak-anak mereka yang bersekolah di kota.

Bagi negara Agraris, Impor beras adalah langkah anti-kedaulatan pangan. Dan bagi petani, impor beras yang dilakukan rezim Jokowi kali ini berarti mengkhianati janjinya sendiri.

Maka tidaklah heran jika terpatri dalam ingatan petani : Pak Harto tidak pernah berjanji, tetapi ia berupaya sepenuh hati untuk memuliakan petani. Dan untuk kali ini, masihkah kita percaya janji ?

 

Opini

Refleksi 4 Tahun Kepemimpinan Jokowi 2014-2018

JOKOWIER, PEDAGANG PENGARUH, MACHIAVELIAN, RASIALIS DAN ISLAMOPHOBIA

Oleh: Natalius Pigai
(Kritikus/Aktivis)

Pemerintahan kepemimpinan Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla sudah berlangsung 4 tahun lamanya. Apa yang dilakukan oleh pemerintah selama ini sudah dinilai secara paripurna, oposisi bertahan pada kritikan-kritikan yang tajam dan menohok, sementara partisan defensif. Karena itu tahun yang keempat ini tulisan ini difokuskan untuk menilai para pendukung pemerintah Kepemimpinan Jokowi yang saya beri nama Jokowier. Siapa saja yang dimaksud dengan Jokowier? Jokowier disini saya batasi pada Pejabat Pemerintah yang mengklaim diri orang-orang lingkaran dalam (iner sircle) Jokowi, Kerabat Penguasa, Pendukung Pemerintah baik Tim Sukses, Relawan. Namun tentu saja semua penjelasan berikut berbasis pada fakta peristiwa telah disuguhkan oleh media sebagai jendela bangsa. Ada yang terbukti, masih dalam proses hukum dan ada yang masih bersifat praduga tidak bersalah.

Tidak terasa Pemerintah Jokowi telah menelan waktu 4 tahun berlalu, 4 tahun itu pula Jokow(i)er, Para Penguasa, Jokopedia, Seknas, Bara JP, Partai Pendukung dan simpatisan berkoar koar memuja-muji Pemerintah saban hari tanpa henti, tanpa lelah dan tanpa bosan beriring bersama lapuknya waktu. Anda katakan pemerintahan Jokowi anti korupsi, anti kolusi dan anti nepotisme, Pemerintah memberantas mafia, kartel, Pemerintah menepati janji, Pemerintah tidak langgar HAM, komitmen pada rakyat, konsisten, demokratis, bermoral, menghormati kebebasan ekspresi. Semua kata-kata memang enak didengar dan itu adalah kesimpulan kalian, tentu saja, saya menghormatinya, namun saya ingin bertanya bagaiamana bisa memberantas para oligarki (mafia ekonomi dan kartel dagang) yang menempatkan seorang Wali Kota ke Gubernur dan Presiden dalam waktu kurang dari 3 tahun, orbit bak meteor ditengah-tengah pemilihan berbiaya trilyunan, kalau tidak dibekingi oleh kaum oligarki ekonomi maupun para taipan hoakiao di negeri ini.

Bagaimana kita bisa memastikan pemerintah ini bersih anti Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, sedangkan BUMN dijadikan alat bancakan puluhan orang penganggur jalanan dan Job seeker ditampung sebagai pemimpin perusahan berplat merah? Sedangkan Ahok sempat keluarkan jurus jitu adanya sokongan para taipan dalam pemilihan Presiden, udar Pristono diduga dibungkam, freeport tadinya Jokowi tolak bak seorang nasionalis tulen, namun akhirnya tunduk dan bertekuk lutut pada simbol imperialisme Amerika dengan mempermudah ijin eksport dan menyetujui kontrak karya meski menentang amanat undang-undang minerba. Belum lagi 66 janji Presiden dihadapan rakyat Indonesia seperti membeli kembali Indosat, tidak Import pangan, tidak utang luar negeri menyelesaikan persoalan HAM dan lain sebagainya dan lain sebagainya.

Dalam pemerintahan ini, kita telah sedang menyaksikan (sambil ketawa) sandiwara murahan pemerintahan, antar institusi negara dibentrokkan, hukuman mati, penenggelaman sampan-sampan murahan, negeri maritim yang paceklik, hukum Jahiliah kebiri, kapitalisasi politik laut Cina selatan yg suhu politiknya tidak pernah besar dan tidak akan pernah besar dengan pura pura dan menipu rakyat dengan mengobarkan semangat nasionalisme diatas geladak kapal perang Republik Indonesia pembelian rakyat kecil (wong cilik), penipuan murahan dan omong kosong terhadap orang-orang telanjang di Papua dengan mengatakan akan bangun rel kereta api di Papua, jalan tol melintasi tebing-tebing terjal.

Selama 4 tahun, Pemimpin di negeri ini hadir tanpa perasaan, tanpa peduli terhadap kaum marjinal, orang-orang miskin. Pundi-pundi orang kaya tumbuh 10% / tahun, pengusaha hanya tumbuh 3%, orang miskin hanya turun 1 digit padahal negara telah habiskan uang rakyat 8 ribu trilyun APBN.

Akhirnya juga saya mengukur moralitas pemimpin dengan hanya dilihat dari Mobil ESEMKA bikinan Solo yang mendobrak citra seorang Wali Kota hingga menjadi presiden, orang nomor 1 Republik ini. Hari ini, ESEMKA tidak bisa diproduksi jadi mobil buatan domestik seperti Proton di Malaysia dan Mobil Nasional jaman Suharto. Meskipun konon katanya masih diperdebatkan atas kebenaran akan diproduksinya. Bangsa papua berduka dalam kesedihan atas tragedi yg menimpa ribuan bumi putra, bahkan tokoh pejuang pasar mama-mama meninggal dalam perjuangannya padahal Jokowi janjikan Proyek ini tidak pernah kunjung usai sampai hari ini.

Dalam politik transaksional bagaimana berkoalisi ke Pemerintahan, selain tawaran menteri juga dugaan pembagian proyek triliunan rupiah. Bukankah pembangunan infrastruktur, jalan, jembatan dan lain-lain yang membutuhkan triliunan rupiah itu, Presiden menggunakan otoritas melalui kontraktor Pemerintah, kemudian dengan diam-diam menggandeng kontraktor swasta dengan penunjukan langsung? Memang berkuasa itu enak, mumpung berkuasa, Aji mumpung dan Itulah kekuasaan, dengan berkuasa secara leluasa bernafsu memanfaatkan kekuasaan untuk dirinya, sanak saudaranya, koleganya dan masa depan kariernya.

Ada benarnya jika seorang Inggris Lord Acton menyatakan bahwa kekuasaan cenderung korup dan mau melakukan korupsi secara mutlak (power tends to korups, and will corupts absolutely). Namun saya menghormati bangsa ini yang masyarakatnya masih anonim dalam politik sebagaimana Pengamat Politik berkebangsaan Australia Herber Feith pernah sampaikan kondisi pemilih tahun 55 dan saat ini hanya terjadi perubahan pemerintahan dan politik, sementara mayoritas masyarakat masih stagnan dan belum melek politik sehingga timbul kelompok solidaritas nekat, solidaritas buta, militan dan cenderung fanatis.

Kelompok tersebut yang sangat nampak saat ini adalah kelompok pendukung Jokowi, pendukung ahok, pendukung mega, pendukung Luhut, pendukung penguasa. Para punggawa politik mereka oleh para pendukung menganggap sebagai titisan dewa, kata-kata dan perbuatan tokoh-tokoh tersebut benar semua dihadapkan pendukung fanatik ini. Bahkan kata-kata dan nasehat atau perintah mereka dianggap titah dewa, Devine Right of the King, seperti yang pernah praktekan oleh raja Jhon di Inggris abad ke 15 pada masa monarki absolut.

Semoga Jokower pendukung Jokowi tidak demikian, sehingga orang-orang terdidik, komunitas masyarakat sipil harus membangun bangsa Madani yang Kritis dan rasional, Imparsial, objektif untuk menempatkan dan memilih pemimpin berdasarkan rasionalitas, akal yang sehat bukan atas dasar tahayul, fanatisme agama, suku, ras antar golongan. Kita sudah terlalu lama hidup didalam kungkungan kebohongan dan terpolarisasi berdasarkan fragmentasi elit bangsa, tidak berdasarkan fragmentasi ideologi, jutaan rakyat menjadi nasionalis abangan pengikut seorang oknum Individu, saya katakan bangsa bodoh saja yang menempatkan nasionalisme personifikasi oknum individu, bukan nasionalisme cinta tanah air dan bangsa.

Kelompok yang mengaku priyayi dan abangan tidak memiliki doktrin ideologi. Ideologi mereka hanya kekuasaan, mereka tidak punya harapan dan cita-cita untuk bumi putera Karena mereka hamba sahaya kolonial sebagai pemungut cukai. Lain dengan kelompok santri yang jatuh bangun berjuang membebaskan negeri. Semua pahlawan yang merintis lahirnya negeri ini adalah pahlawan kaum bersorban.

Sudah 4 tahun memimpin negeri ini berbagai sandiwara dipertontonkan para Jokowier. Mereka mengklaim diri sebagai pemilik kekuasaan, mampu mengontrol otoritas negara, orang dekat kekuasaan. Pola pikir pongah dan bedebah yang dipertontonkan ke publik sebagai pedagang pengaruh (Trading in influences). Bayangkan berbagai kasus suap dan korupsi yang merusak bangsa di sebagian besar di lakukan karena memanfaatkan atau memperdagangkan pengaruh. Menjual nama pejabat, kedekatan dengan pejabat dan bahkan sanak saudaranya.

Disaat yang sama selama 4 tahun juga menyerang para oposisi secara membabi buta tanpa perasaan, tanpa berperikemanusiaan. Menyerang oposisi dengan berbagai kata-kata rendahan, berbagai bentuk kekerasan verbal. Penyebutan monyet dan gorila oleh Jokowier kepada lawan politik, suatu tindakan yang relevan hanya dilakukan Simbol manusia tidak bernilai dan berbudaya karena cenderung diskriminatif dan rasialis.

Demikian pula ancaman labilitas intergradasi vertikal dan horisontal yaitu antara negara dengan rakyat dan rakyat dengan rakyat selama ini, khususnya sebagaimana dialami oleh umat islam sungguh menyakitkan di negeri Pancasila yang beragama mayoritas muslim. Penyerangan, penganiayaan, pelarangan dan diskriminasi terhadap para ulama, kyai, ustad, habaib telah menyatakan secara lancang tentang adanya islamophobia di negeri ini. Hal ini merusak tatanan dan nilai agama yang dianut oleh mayoritas rakyat Indonesia.

Berbagai kebijakan dan tindakan pendukung Jokowier lebih mencerminkan pemanfaatan kekuasaan, jabatan dan uang hanya untuk melanggengkan kekuasan dengan cara machiavelian sekalipun. Pertimbangan utamanya adalah karena para Jokowier tidak mau terusik dari zona nyaman mereka.

Para Jokowier, rakyat ini sudah lama menderita, seandainya negara dan rakyat ibarat bersuami dan istri sejak jaman pancarobah 2 tahun lalu, mereka sudah kasih talak 3 ke negara, apakah kita tahu bahwa rakyat yang hidup di pelosok nusantara ini mereka hidup dan berpengaruh dengan adanya negara? Mereka hidup dari hasil usahanya, ketergantungan kepada alam, hidup sangat autarkis, taken for granted, anugerah Ilahi dengan sumber daya alam yang melimpah ruah di bumi nusantara, tanpa sentuhan negara bisa hidup, bahkan lebih aman, mereka tidak paham Presiden operasi pasar harga daging sapi turun sampai 80 ribu, mereka tidak tahu operasi pasar untuk turunkan harga pangan, sandang dan papan, mereka juga tidak paham berbagai kebijakan dan regulasi tetek bengek yang dibuat oleh negara, mereka juga tidak tahu segala kebijakan pembangunan infrastruktur jalan-jalan bertingkat, jembatan tanpa sungai, dan juga gedung-gedung pencakar langit yang menjulang, jutaan rakyat di bumi pertiwi ini hidup bisu, tuli, cenderung sebagai orang-orang tidak bersuara, nun jauh dari hirup pikuk modern yang hanya berkutat di Jakarta, Jawa dan kota-kota tertentu.

Memang power tens to corupts, semua ini akibat kita rakus berkuasa, kekuasaan memang penting, namun kita lalai distribusi kekuasaan bagi putra putri di seluruh nusantara, bagaimana mungkin Presiden selalu Jawa, menteri-menteri mayoritas selalu Jawa lantas bisa distribusi kekuasaan, orang Ambon sudah lama menderita, 40 tahun tidak pernah menjadi menteri, meskipun Leimena pernah menjadi wakil perdana menteri, orang Dayak pemilik pulau terbesar kedua setelah Greenland sampai hari ini belum ada yang menjadi menteri, walaupun orang Dayak di Malaysia sering menjadi menteri. Sejak Indonesia merdeka sampai saat ini orang Buton di Sulawesi Tenggara belum pernah di kasih kesempatan meskipun saudara-saudara kita Laode-Laode banyak orang hebat di negeri ini. Orang Papua jadi pemberontak dulu baru dikasih menteri, padahal bangsa Papua adalah bangsa pemberi bukan bangsa pengemis. Jong Ambon, celebes, Borneo dan Andalas bersatu bukan tanpa cek kosong, mereka memberi dengan cek berisi sumber daya alam yang melimpah.

Selain distribusi kekuasaan ada aspek yang paling penting adalah distribusi pembangunan, sangat tidak adil dan cenderung diskriminatif, ketika pulau Jawa dan Sumatera konektivitas antar daerah baik darat, udara dan laut terbangun rapi sementara di seberang sana, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua pembanguan jalan Trans yang dibangun saat ibu kandung saya masih kecil sampai saat ini belum pernah selesai. Bukan berita hoax, pembangunan jalan Trans Papua dibangun tahun 1970, ibu saya usia 15 tahun, sampai hari ini tidak ada jalan Trans Papua yang terbangun.

Para pendukung nekat sekalian, negeri ini bukan monarki, juga bukan oligarky, yang kekuasaan hanya berpusat pada raja dan sekelompok orang. Negeri ini REPUBLIK INDONESIA, negeri milik bersama dimana kekuasaan berpusat pada rakyat Indonesia dan mereka yang mengelola hanya diberi kedaulatan oleh rakyat ( Summa Potestas, sive summum, sive imperium dominium). Karena itu esensi dari negara demokrasi maka satu-satunya cara untuk memperbaiki bangsa ini adalah distribusi keadilan (distribution of justice), melalui distribusi kekuasaan ( distribution of power) dan distribusi pembangunan ( distribution of development) di seluruh Indonesia. Dan itu hanya bisa dilakukan melalui pemimpin yang dipilih secara rasional dan masyarakat Madani yang kritis tanpa pendukung fanatis, militan dan cenderung destruktif dan tahayul.

Natalius Pigai.

Di atas Jembatan Udara Nusantara, Jakarta-Manokwari, 22 Oktober 2018

Opini

Janji Jokowi? Ahh, Sudahlah!

Oleh : H. ANHAR, SE.
———-

SOEHARTONESIA – Setelah beberapa hari yang lalu mahasiswa melakukan demonstrasi, hari ini giliran jutaan Guru Honorer di berbagai daerah melakukan hal yang sama.

Mengapa? Tentunya ada ketidak adilan yang mereka rasakan. Demonstrasi mogok kerja para Guru kategori II atau honorer K2 itu memprotes aturan terkait batas umur seleksi penerimaan CPNS 2018.

Kita ketahui bahwa pemerintah telah menetapkan batas usia 35 tahun bagi Guru honorer untuk bisa diangkat menjadi PNS. Sedangkan, banyak dari mereka yang sudah mengabdi puluhan tahun, sehingga jika dihitung dengan usia mereka saat ini maka tidak memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai PNS.

Kemudian, apa mereka akan terus menjadi Guru honorer? Padahal, mereka juga sudah menunjukkan kesungguhannya sebagai orang yang mengabdi di bidang pendidikan dan modal pengalaman mendidik jelas telah mereka kantongi.

Kita masih ingat, Presiden Joko Widodo pernah mengatakan bahwa tahun 2018 bakal dilakukan rekrutmen CPNS baru yang akan dilaksanakan secara bertahap. Janji Jokowi itu disampaikan di hadapan 30 ribu lebih guru di Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka HUT PGRI ke-72 dan Hari Guru Nasional (HGN) 2017 lalu.

Jokowi mengatakan bahwa “Guru yang sudah mengabdi lama, memenuhi kompetensi dan kualifikasi harus diutamakan,” janji Jokowi kala itu.

Janji Jokowi? Ahh sudahlah!!

Banyak sekali fakta atau juga kisah pilu mengenai bagaimana kehidupan Guru Honorer. Saya membaca pada media online bahwa demi mencukupi kebutuhan hidup mereka, banyak dari mereka yang bekerja menjadi kuli bangunan, pekerjaan-pekerjaan kasar yang terpaksa mereka lakukan karena honor yang mereka terima per bulannya pun sangat kecil.

“Masih mending jika kecil lalu tepat tiap bulannya, pak. Bahkan tak jarang mundur hingga 2,3, bulan,” ujar seorang Guru Honor di daerah Banten kepada saya.

Sedangkan disisi lain, saat ini saya melihat ada peluang kerja di sektor swasta yang sedang membangun berbagai proyek ambisius infra struktur. Seharusnya, dengan adanya proyek itu maka akan mampu menyerap tenaga kerja lokal. Namun anehnya, malah justru dipenuhi ratusan ribu tenaga kerja asing, miris.

Bagi saya, sebagai solusi sementara pemerintah harus memulai memikirkan untuk menetapkan standar upah yang layak bagi para Guru Honorer ini.

Kita tentu sangat yakin bahwa para guru yang mendidik anak-anak kita tentu bekerja dengan ikhlas dan sepenuh hati. Tapi kita juga harus menyadari, bahwa mereka juga mempunyai beban untuk memenuhi kesejahteraan pribadi dan keluarga mereka. Bukankah begitu pak, Jokowi?