Piye Kabare

Dana Desa

soehartonesia.id

Oleh : Hutomo Mandala Putra
Ketua Umum Partai Berkarya

Saya termasuk yang mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah terkait pembangunan desa. Sejak disahkannya UU No. 6 Thn 2014 tentang Desa, UU yang memberi porsi lebih besar kepada desa untuk melakukan pembangunan di wilayahnya, dan kini warga desa melalui struktur yang ada memiliki wewenang penuh menjalankan pembangunan desanya.

Kita sangat memahami bahwa desa-desa di Indonesia memiliki potensi dan aset yang luar biasa, namun potensi dan aset tersebut justru belum termanfaatkan dengan maksimal, mengapa demikian ? Karena sejauh ini belum tampak bagaimana pemerintah melakukan program optimalisasi keunggulan ekonomi kompetitif yang dimiliki desa secara berkelanjutan.

Pemerintah dalam rangka mendongkrak pembangunan di desa telah mengelontorkan Dana desa yang sangat besar. Dana desa yang saya pahami pada hakikatnya mengandung makna dan visi penguatan ekonomi desa, bukan semata-mata bagi-bagi anggaran kemudian melakukan pembangunan fisik yang gampang terlihat dan menimbulkan nilai proyek tertentu sehingga bisa menjadi sumber pendapatan bagi pihak yg mengerjakannya.

Pembangunan desa sejatinya harus dipahami sebagai langkah yang juga melingkupi masalah pemberdayaan sumber daya, sehingga program-program penguatan kapasitas (Sumber Daya Manusia) SDM harus manjadi agenda prioritas untuk dikedepankan, bukan hanya pembangunan yang bersifat fisik saja.

Tentunya kita sangat bersyukur, dalam hal ini pemerintah telah menggelontorkan dana untuk desa dengan begitu besar, akan tetapi, yang terpenting pada prosesnya adalah bukan hanya dalam hal pengawasan saja, namun, sejauh mana pemerintah telah menyiapkan program pendampingan yang bertujuan mendorong masyarakat desa menjadi mandiri dalam merumuskan langkah yang tepat dalam pemanfatan Dana Desa itu,
sehingga, apartur desa tidak lagi gagap saat menerima dana yang begitu besar. Kita ketahui, ratusan aparat desa telah ditetapkan menjadi tersangka dalam penyelewengan dana desa pada periode yang lalu.

Apresiasi

Tommy Soeharto Dinobatkan Sebagai Sultan Sepuh Demak Bintoro

 

soehartonesia.id

SOLO – Putra bungsu Presiden kedua RI, HM Soeharto, Hutomo Mandala Putra, dinobatkan sebagai Sultan Sepuh di Kasultanan Demak Bintoro Glagah Wangi, bergelar Sri Paduka Sultan Surya Buwana Hutomo Mandala Putra, di Kraton Glagah Wangi, Senin (11/3/2019).

Surat kekancingan atau surat penetapan gelar tersebut ditanda tangani oleh Menteri Darjah (Menteri Gelar) dan Pendaftar Darjah Kraton Glagah Wangi. Dalam surat berkop ‘Karaton Glagah Wangi Dhimak’, itu disebutkan;

“Beta Duli Yang Maha Mulia Sri Sultan Suryo Alam Joyokusumo, Sultan Yang Dipertua Negeri Demak Bintoro serta Daerah Taklukkannya, dengan suka cita mengaruniakan Bintang Darjah Sri Sultan Suryo Alam Joyokusumo, Yang Amat Mulia dengan membawa gelaran Sultan kepada Sri Paduka Sultan Suryo Buwana Hutomo Mandala Putra.”

Gelar Pangeran Cendana yang karib disapa Tommy Soeharto ini ditetapkan oleh Raja Kasunanan Surakarta Hadiningrat, SISKS Pakoe Buwono XIII, pada hari sebelumnya, Minggu (10/3/2019).

Dalam surat penetapan berbahasa Jawa itu, disebutkan, jika Sinuhun Kanjeng Susuhunan Pakoe Buwono XIII di Kraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, setelah melihat tekad kuat dan kesetiaan Panembahan Senapati H Hutomo Mandala Notonagoro, SH (Tommy Soeharto), kepada Sinuhun dan Kraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, maka Sinuhun PB XI memberikan restu kepadanya untuk menyandang gelar Sultan Sepuh di Kasultanan Glagah Wangi.