Berkarya, Opini

Urgensi Keterwakilan Perempuan

 

Selama dua kali pemilu sejak ditetapkannya
UU No. 2 Tahun 2008 yang memuat kebijakan mengharuskan partai politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30%, jumlah perwakilan perempuan di parlemen belum terpenuhi.

Namun tentunya pemenuhan kuota 30 persen itu tidak hanya untuk menandingi caleg laki-laki secara kuantitas, tetapi Lebih dari itu, keterwakilan perempuan di parlemen memiliki urgensi tersendiri dalam konteks proses pembangunan yang ada, terutama, untuk mengakomodir kepentingan kaum perempuan.

Menurut Raslinna Rasidin, ditemui saat melakukan kegiatan belusukan di kecamatan Koja Jakarta Utara : “keterwakilan perempuan yang proporsional pada wilayah-wilayah pengambil dan pembuat kebijakan sangat penting fungsinya, dikarenakan yang paling mengerti mengenai persoalan perempuan tentuny ya adalah perempuan itu sendiri.”

Caleg DPR-RI dari partai Berkarya Untuk Daerah Pemilihan DKI 3 : Jakarta Utara, Barat dan Kepulauan Seribu itu juga menambahkan,
“dengan jumlah populasi perempuan yang besar, representasi perempuan sudah seharusnya besar pula, supaya bisa berbicara atas nama perempuan, sehingga secara otomatis dapat memajukan kepentingan perempuan dengan porsi yang adil,” ujarnya.

“Selain itu, kegiatan-kegiatan sosial terkait kepentingan anak sangat membutuhkan kepekaan seorang perempuan, sehingga dengan kepekaan itu, masalah-masalah sosial terkait anak dapat dibahas dengan tajam di parlemen,” ujar Raslinna, artis yang juga aktivis perempuan itu, mengakhiri pembicaraan dan melanjutkan belusukannya.

 

 

Opini, Sosial, Tokoh

Raslina Rasidin : Caleg Perempuan Harus Lebih Extra Terjun ke Masyarakat

 

soehartonesia.id

Meski representasi di ranah politik praktis sudah didorong sedemikian rupa melalui berbagai kebijakan, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif masih belum dapat tercapai.

Jika mengacu pada hasil Pemilu 2014, di tingkat DPR pusat, keterwakilan perempuan hanya mencapai 17.32% atau 97 perempuan dari 560 anggota menduduki jabatan legislatif. Begitu pula di DPRD pun kota, statistik-nya tidak jauh berbeda.

Hal tersebut menjadi perhatian khusus bagi partai Berkarya yang pada pemilu 2019 ini memasang target tinggi untuk mendudukkan kadernya di kursi legislatif.

Raslina Rasidin, Caleg DPR-RI dari Partai Berkarya, untuk Daerah Pemilihan DKI III Jakarta mengatakan, tentunya dalam menyikapi hal tersebut para Caleg perempuan harus mampu bekerja exstra untuk melakukan sosialisasi di masyarakat.”

Ditemui di sela acara diskusi terbatas Caleg perempuan partai Berkarya, ia menambahakan, bahwa “kehadiran perempuan di ranah politik praktis harus-lah dibuktikan dengan keterwakilan perempuan di parlemen, karena syarat mutlak bagi terciptanya kultur pengambilan kebijakan publik yang ramah dan sensitif pada kepentingan perempuan haruslah melibatkan perempuan dalam jumlah proposional.”

Ia mengatakan juga, “oleh sebab itu para Caleg perempuan tidak lagi bisa hanya bekerja dengan mengandalkan tim sukses untuk melakukan sosialisasi, tetapi mutlak harus langsung bersentuhan dengan masyarakat dalam memaparkan visi misinya, sehingga masyarakat betul-betul merasa ada kedekatan dengan caleg yang akan dipilihnya.”

“Hal tersebut yang nantinya akan meningkatkan nilai tawar Caleg perempuan untuk memenangkan hati pemilih, sehingga tercapailah target keterwakilan perempuan di lembaga legislatif.”

“Para Caleg tidak bisa lagi hanya mengandalkan rumus deret hitung deret ukur, pemetaan suara kemudian menyebar baliho, spanduk dan sebagainya, lalu merasa sudah bekerja dan layak dipilih.”

Ia, Raslina, mengatakan demikian karena kecenderungan ini banyak sekali terjadi, khususnya bagi para Caleg perempuan.

“Oleh sebab itu, ia menekankan kepada Caleg perempuan partai Berkarya untuk sungguh-sungguh memahami berbagai masalah, tidak hanya yang berhubungan dengan Ekonomi Kerakyatan saja, tetapi juga masalah sosial terkait perempuan, anak, lansia, dan hal itu juga harus mereka sampaikan kepada masyarakat secara langsung,” tutupnya. (Ardi)